nusakini.com--Salah satu kendala untuk meningkatkan kompetensi adalah persoalan akses. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia​ melalui Kementerian Ketenagakerjaan RI sendiri terus meningkatkan akses dan mutu pelatihan kerja, agar pelatihan kerja semakin aksesibel dan kredibel bagi seluruh masyarakat Indonesia. 

"Karena kita ini kan masih ada problem soal akses. Akses untuk meningkatkan kompetensi itu," kata Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri di Yogyakarta pada hari Rabu (17/5/2017). 

Menaker pun menjelaskan, peningkatan akses dan mutu tersebut juga berlaku untuk program pemagangan. Masyarakat Indonesia dapat mengikuti pelatihan kerja di Balai Latihan Kerja (BLK) dan pemagangan tanpa ada batas maksimal usia maupun batas minimal pendidikan. 

• Kemnaker Dorong Realokasi Anggaran Pendidikan Untuk Pelatihan Kerja

"Pokoknya yang merasa butuh meningkatkan keterampilan ikutlah program pemagangan," tegasnya. 

Ia pun memaparkan, pemagangan tersebut diselenggarakan secara terstruktur atau berorientasi pada jabatan. Selain itu, pemagangan ini juga diiringi dengan sertifikasi profesi. 

"Secara umum​ kita lakukan penguatan akses dan mutu Pelatihan Kerja ya," lanjutnya menjelaskan. 

Ia pun berharap, pemerintah daerah juga lebih memperhatikan lagi perkembangan isu ketenagakerjaan. Sehingga, penguatan akses dan mutu dapat terimplementasikan dengan baik hingga ke daerah. 

"Kita dorong agar BLK yang dimiliki pemerintah daerah ini bisa makin terbuka untuk publik, tanpa melihat umur, tanpa melihat lulusan apa. Pokoknya yang butuh keterampilan, dia harus bisa masuk ke situ," ujar Menaker.(p/ab)